Berita

KEPALA BPN: UNTUK DAPAT MENANGANI SENGKETA DENGAN BAIK HARUS TAHU ANATOMI PERMASALAHAN

24 September 2013 | 09:27 - Kantor Pertanahan Kabupaten Banyumas  -  Liputan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia

Kantor Pertanahan Kabupaten Banyumas

  EMAIL     PRINT


Untuk dapat menangani sengketa dan konflik pertanahan dengan baik diperlukan kemampuan untuk melakukan identifikasi serta memahami anatomi permasalahan kasus yang akan diselesaikan. Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (BPN-RI) Hendarman Supandji mengatakan hal itu saat melakukan inspeksi ke Kantor Pertanahan Kota Surabaya I, Jawa Timur, Senin (23/9).

Pada kunjungan kerja ke Jawa Timur, Kepala BPN-RI melakukan inspeksi ke Kantor Pertanahan Kota Surabaya I dan Kantor Pertanahan Kota Surabaya II serta memberikan arahan kepada kepada para pegawai di kedua Kantor Pertanahan tersebut.

Lebih lanjut Kepala BPN-RI menyatakan, ibarat seorang dokter, jajaran BPN-RI yang akan menangani sengketa harus mampu melakukan diagnosa, sehingga dapat memberikan obat yang sesuai dengan jenis penyakitnya. "Tanpa kemampuan tersebut, mustahil kita akan bisa menyelesaikan sengketa dan konflik pertanahan dengan baik," tegasnya.

Hendarman menambahkan, jajaran BPN-RI harus bersikap pro aktif dalam penanganan sengketa. Jangan hanya menunggu para pihak yang bersengketa menyelesaikan sendiri permasalahannya, atau semata-mata bergantung pada putusan pengadilan. Apalagi jika secara kewenangan merupakan tanggung jawab BPN, jelasnya.

Menjawab pertanyaan tentang bagaimana menyikapi adanya sertipikat yang terindikasi palsu, Hendarman mengatakan bahwa jajaran BPN-RI harus pro aktif melaporkan hal tersebut ke penegak hukum. Dengan demikian, selain dapat memberikan efek jera kepada pelaku pemalsuan, juga dapat menghindarkan kesan seolah-olah jajaran BPN-RI melindungi pelaku kejahatan.

Kepada para pegawai, Hendarman berpesan agar dalam bekerja selalu melakukan koordinasi dan sinergi dengan unit kerja terkait, baik internal maupun eksternal. Semua pekerjaan tidak akan dapat diselesaikan dengan baik tanpa kerja sama dan bantuan pihak lain, terlebih dalam penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan, pungkasnya.